Mempawah, MC – Pemerintah Kabupaten Mempawah terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu upaya strategis yang kini dipercepat adalah transformasi digital perlindungan sosial (Perlinsos) guna memastikan penyaluran bantuan sosial semakin adil, cepat, dan tepat sasaran.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi, saat membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital Kabupaten Mempawah, Rabu (11/11/2026), di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah.

Dalam sambutannya, Juli mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial bukan sekadar mengubah dokumen fisik menjadi aplikasi digital. Lebih dari itu, Perlinsos Digital merupakan sebuah lompatan besar dalam memastikan bantuan sosial, jaminan kesehatan, serta berbagai bentuk jaminan sosial lainnya benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Perlinsos Digital hadir bukan sekadar mengubah dokumen fisik menjadi aplikasi, melainkan sebuah lompatan besar untuk memastikan bahwa bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan sosial lainnya benar-benar jatuh ke tangan yang berhak secara adil, cepat, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Untuk mendukung percepatan implementasi program tersebut, Juli menginstruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerja masing-masing melakukan registrasi sebagai Agen Perlinsos. Langkah ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri PANRB tertanggal 23 Oktober 2026 tentang imbauan partisipasi ASN dalam mendukung percepatan transformasi perlindungan sosial.

Tidak hanya kepada jajaran OPD, Juli juga meminta para kepala desa untuk terlibat aktif mengawal proses pendataan dan registrasi masyarakat di wilayah masing-masing. Menurutnya, pendampingan secara langsung sangat penting agar tidak ada masyarakat miskin ekstrem maupun kelompok rentan yang tertinggal akibat keterbatasan teknologi dan kepemilikan perangkat digital.

“Kepada para kepala desa, saya juga meminta untuk mengawal langsung proses pendataan dan registrasi warga di desanya masing-masing. Jangan sampai ada warga miskin ekstrem atau kelompok rentan yang terlewat hanya karena kendala teknologi atau tidak memiliki smartphone. Rangkul para pendamping sosial, Agen Perlinsos, RT dan RW untuk melakukan pendampingan secara langsung,” tegasnya.

Juli menyadari, pelaksanaan transformasi Perlinsos Digital ke depan tidak terlepas dari berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan jaringan internet hingga tingkat literasi digital masyarakat. Namun, ia optimistis seluruh tantangan tersebut dapat diatasi melalui sinergi, komitmen, dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan.

Ia berharap Kabupaten Mempawah mampu menjadi salah satu pelopor dalam pengelolaan perlindungan sosial yang adaptif, modern, serta didukung data yang akurat.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Rahmat Budi Sudarma, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman teknis secara mendalam kepada ASN dan perangkat desa mengenai pelaksanaan program Perlindungan Sosial Digital di Kabupaten Mempawah.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 175 peserta yang terdiri atas kepala OPD, kepala desa/lurah, serta ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Mempawah.

Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari Kementerian Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PPPAPMPD), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mempawah.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh peserta dapat memahami peran dan mekanisme pelaksanaan Perlinsos Digital sehingga mampu berkontribusi aktif dalam mempercepat transformasi perlindungan sosial serta memastikan layanan dan bantuan pemerintah semakin menjangkau masyarakat yang membutuhkan.