Mempawah, MC - Bupati Mempawah, Erlina, menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Kepatuhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (13/1/2026).

Dalam sambutannya yang mewakili kepala daerah se-Kalimantan Barat, Erlina menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Menurutnya, penyerahan LHP hasil pemeriksaan kepatuhan tersebut merupakan wujud nyata komitmen BPK RI dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, sekaligus mencerminkan sinergi yang konstruktif antara lembaga pemeriksa keuangan negara dan pemerintah daerah.

“Langkah ini merupakan bentuk komitmen BPK RI dalam menjalankan amanat undang-undang, serta menjadi sinergi yang positif antara pemeriksa keuangan negara dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Erlina menambahkan, hasil pemeriksaan kepatuhan yang disampaikan tidak sekadar laporan administratif, melainkan menjadi panduan strategis yang sangat berharga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Melalui proses pemeriksaan yang objektif dan komprehensif ini, kepala daerah memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi riil pengelolaan keuangan daerah, termasuk potensi-potensi yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambahnya.

Lebih lanjut, Erlina menilai rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga prospektif dan visioner, khususnya dalam mendorong terwujudnya sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Rekomendasi tersebut akan saya jadikan sebagai bahan evaluasi mendalam serta pijakan konkret dalam menyusun kebijakan fiskal daerah ke depan,” katanya.

Menutup sambutannya, Erlina menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan BPK RI secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur, penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah.

“Saya yakin dengan sinergi yang baik antara BPK dan pemerintah daerah, tata kelola keuangan daerah yang lebih sehat dan patuh terhadap regulasi dapat terwujud, sehingga pada akhirnya mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kalimantan Barat,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat, para kepala daerah se-Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail, serta pihak terkait lainnya.