Mempawah, MC - Bupati Mempawah, Erlina, menghadiri Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 yang digelar di Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Kalimantan Barat, Pontianak, Selasa (28/4/2026).

Rapat koordinasi tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat sekaligus Ketua GTRA Kalbar, Ria Norsan.

Kegiatan ini mengusung tema “Sinergitas GTRA: Redistribusi Tanah di Atas Hak Pengelolaan Bank Tanah serta Tindak Lanjut Pelaksanaan Reforma Agraria dalam Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.”

Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria di daerah.

Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Kalimantan Barat, Muhajidin Ma’ruf, menegaskan bahwa Rakor GTRA merupakan agenda tahunan yang berperan penting dalam mendukung implementasi reforma agraria, khususnya dalam hal koordinasi dan sinkronisasi program antar kementerian, lembaga, serta perangkat daerah.

“Dengan koordinasi yang kuat, target reforma agraria diharapkan dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa reforma agraria bukan semata tanggung jawab Kementerian ATR/BPN, melainkan program lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurutnya, melalui Rakor ini diharapkan terbangun sinergi yang solid antar pemangku kepentingan, terutama dalam penataan aset dan akses, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat.

Sementara itu, Bupati Mempawah, Erlina, menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk terus mendukung pelaksanaan reforma agraria sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan.

“Kami berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dalam penataan aset dan akses masyarakat terhadap lahan. Ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mengurangi ketimpangan,” tegasnya.

Erlina menambahkan, Pemkab Mempawah siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan program reforma agraria berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Prokopim)