Mempawah, MC - Bupati Mempawah, Erlina, menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (18/6/2026). Forum tersebut menjadi momentum penguatan sinergi antarpemerintah daerah dalam memperluas akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Rapat dipimpin langsung oleh Ria Norsan dan dihadiri para bupati serta wali kota se-Kalimantan Barat, jajaran perangkat daerah, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta pimpinan lembaga jasa keuangan syariah dan konvensional.

Dalam arahannya, Ria Norsan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengimplementasikan kebijakan strategis yang sejalan dengan RPJPN 2025–2045 dan RPJMD daerah. Fokus utama diarahkan pada penguatan sektor keuangan, pendalaman pasar keuangan, serta perluasan akses layanan keuangan formal bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dunia usaha, hingga perguruan tinggi agar target indeks inklusi dan literasi keuangan dapat tercapai secara nyata di masyarakat,” ujar Ria Norsan.

Selain membahas penguatan inklusi keuangan melalui Roadmap TPAKD 2026–2030, forum tersebut juga mendorong dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat dari sensus tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.

Pada kesempatan itu, Erlina menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk mendukung berbagai program TPAKD sebagai langkah mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM dan sektor pertanian.

“Akses keuangan yang mudah, aman, dan merata merupakan kunci kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui sinergi TPAKD ini, kita ingin memastikan tidak ada lagi kesenjangan antara masyarakat pedesaan dengan lembaga keuangan formal,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemkab Mempawah terus mendorong inovasi digitalisasi keuangan daerah dan peningkatan literasi keuangan masyarakat guna melindungi masyarakat dari praktik pembiayaan ilegal maupun investasi bodong.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat pleno, Pemerintah Kabupaten Mempawah berkomitmen memperkuat akses permodalan bagi UMKM sekaligus memperluas digitalisasi layanan keuangan hingga menjangkau desa dan kecamatan. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah yang semakin merata dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.