Mempawah, MC - Bupati Mempawah, Erlina, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi pasca pelantikan kepala daerah. Acara ini digelar di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/3/2025).

Rakor yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dihadiri oleh kepala daerah dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Selain itu, turut hadir Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah dari masing-masing daerah.

Bupati Erlina menyambut baik inisiatif KPK dalam mengadakan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam memperkuat pemahaman, serta sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Mempawah,” ujar Erlina.

Lebih lanjut, Erlina menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga antikorupsi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di masing-masing wilayah yang merupakan instrumen yang digunakan KPK untuk mengukur upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

“Kami mendukung penuh upaya KPK dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari korupsi. Dengan penguatan sistem pengawasan dan peningkatan indeks MCP, diharapkan tata kelola pemerintahan daerah semakin transparan dan kredibel,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa tema rapat yang berfokus pada “Penguatan Kepala Daerah” lebih tepat diganti menjadi “Komitmen Kepala Daerah”. 

Hal ini disampaikan karena, menurutnya, kepala daerah sudah cukup kuat melalui berbagai tantangan seperti proses pendaftaran, kampanye, hingga pemilihan yang penuh perjuangan. Ia menekankan bahwa setelah daerah harus menjaga komitmen mereka terhadap tata dilantik, kepala kelola pemerintahan yang bersih, bukan sekadar memperkuat kekuatan mereka.

"Kepala daerah sudah melewati banyak tantangan. Mereka sudah melalui pendidikan, pelatihan, dan proses panjang yang tidak mudah. Setelah dilantik dan membaca sumpah, komitmen mereka untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik harus dijaga," kata Setyo Budiyanto.

Setyo juga menyoroti pentingnya kolaborasi daerah, anggota DPRD, serta instansi penegak hukum untuk antara kepala mencegah dan memberantas praktik korupsi. Ia mengingatkan bahwa meskipun KPK tidak selalu terlihat di lapangan, namun pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, Setyo juga mengungkapkan perhatian KPK terhadap rendahnya nilai Monitoring Center Prevention (MCP) pada bidang pengadaan barang dan jasa, serta pentingnya memperbaiki pengelolaan anggaran daerah untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.

"Perbaikan sistem anggaran dan pengawasan yang lebih ketat akan berkontribusi pada peningkatan IPK, yang sangat dipengaruhi oleh faktor demokrasi, politik, ekonomi, dan keamanan," tambahnya.

Setyo Budiyanto juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap dana desa, yang meskipun nominalnya kecil, memiliki potensi penyalahgunaan jika tidak dikelola dengan transparan dan baik. (Prokopim)