Mempawah, MC - Bupati Mempawah, Erlina, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), secara resmi membuka Workshop Procurement dalam rangkaian kegiatan Apkasi Otonomi Expo 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Jumat (29/8/2025).

Kegiatan ini mengangkat tema “Perpres 46 Tahun 2025: Peluang Baru Kemitraan Pemerintah dan Penyedia Barang dan Jasa.”

Dalam sambutannya, Erlina menyampaikan bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Regulasi ini, katanya, merupakan langkah strategis dalam merespons dinamika kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) yang semakin kompleks serta menuntut tata kelola yang lebih adaptif.

“Perpres ini mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan pelaku usaha lokal, termasuk UMKM dan koperasi,” ujarnya.

Erlina menambahkan, forum yang digagas Apkasi ini diharapkan menjadi ruang diskusi untuk mengurai berbagai persoalan yang dihadapi, baik dari pihak pemerintah maupun para penyedia barang/jasa.

“Banyak aspek dalam Perpres ini yang memuat perubahan signifikan dibandingkan aturan sebelumnya, baik dari sisi mekanisme, instrumen, maupun tujuan strategisnya,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Perpres tersebut membuka peluang baru bagi penyedia barang/jasa untuk lebih aktif terlibat dalam rantai pasok pemerintah, dengan skema yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

“Pengadaan barang dan jasa pemerintah kini tidak lagi dipandang sekadar proses administratif, melainkan sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Erlina berharap workshop ini dapat memperdalam pemahaman peserta terhadap isi dan implikasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025, sekaligus melahirkan strategi kolaboratif yang relevan dengan konteks daerah masing-masing.

“Semoga workshop yang berlangsung hari ini menghasilkan langkah nyata untuk mendukung pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan di seluruh daerah,” pungkasnya.

Forum ini menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai lembaga terkait, seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Perindustrian. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan perspektif konstruktif dalam membahas peluang serta tantangan implementasi Perpres tersebut secara mendalam dan praktis. (Prokopim)