Pemkab Gelar Seminar Pemerintahan

  • BY DAVID
  • ON 07 DESEMBER 2017
http://mempawahkab.go.id/public/uploads/images/posts/mPosts_836547897_Berita_Kamis_2.jpgMEMPAWAH, HUMAS – Otonomi daerah di Indonesia telah berusia sekitar 18 tahun. Sebagai upaya percepatan tercapainya kesejahteraan masyarakat, otonomi daerah menggeser peran pusat kepada daerah. Namun kemudian terjadi sejumlah persoalan di daerah, khususnya dengan adanya penarikan beberapa urusan pemerintahan. Di antaranya di bidang pendidikan menengah, energi dan sumber daya mineral, pengawasan tenaga kerja, pengelolaan hutan, dan beberapa urusan lainnya. Terkait hal itu, Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar seminar pemerintahan tentang implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah untuk mensejahterakan masyarakat, Rabu (6/12). Dibuka Wakil Bupati Gusti Ramlana di Aula Kantor Bupati Mempawah, seminar seminar bertujuan membangun konsepsi yang sama bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah dengan pengambil kebijakan di tingkat pusat dalam konteks dimensi otonomi daerah. “Perbedaan cara pandang akan sebuah konsepsi penyelenggaraan pemerintahan sering menimbulkan multitafsir bagi setiap penyelenggara negara,” ujar Gusti Ramlana dalam sambutannya. Ramlana menuturkan, penarikan sejumlah urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat didasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurut dia, penarikan tersebut bertolak belakang dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, akses yang merata, dan kesejahteraan yang berkeadilan. Ia menyebut saat ini daerah dituntut untuk melakukan berbagai terobosan pada perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Khususnya pada pelayanan dasar masyarakat, baik pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun ketersediaan pangan. “Kebijakan penarikan urusan sebagai implikasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 justru dipandang kontraproduktif dengan konsepsi dimaksud,” ujarnya menjelaskan. Ramlana menegaskan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mempawah bukan hanya domain pemerintah daerah. Butuh kontribusi aktif seluruh pemangku kepentingan yang ada. Melalui momentum seminar, dirinya mengajak semua pihak berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengotimalkan kemampuan dalam lingkup  tugas pokok dan fungsi masing-masing. “Atas nama pemerintah daerah, saya berharap seluruh peserta seminar aktif memberikan masukan, ide, dan kritikan yang nantinya berguna bukan hanya bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah, tapi juga bagi pemerintah pusat dalam upaya perbaikan perumusan roadmap penyelenggaraan negara ke depan,” tuturnya. Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, Juli Suryadi, mengatakan peserta seminar sebanyak 250 orang. Peserta berasal dari unsur instansi vertikal; anggota dan ketua DPRD Kabupaten Mempawah; pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah; dunia usaha dan perbankan; lembaga swadaya masyarakat, ormas, dan pers; dan kepala desa serta lurah se-Kabupaten Mempawah. “Narasumber seminar ini adalah Amran Jalaluddin selaku Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya menerangkan. (Rio)

Tags Terkait

Pemkab Mempawah