Pekerja Jasa Konstruksi Harus Diasuransikan

  • BY DAVID
  • ON 13 MARET 2018
http://mempawahkab.go.id/public/uploads/images/posts/mPosts_3682033770_BPJS_2018_Berita.jpgMEMPAWAH, HUMAS – Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah Ismail membuka Rapat Peningkatan Kepatuhan Program Jasa Konstruksi di Kabupaten Mempawah, Senin (12/3). Berlangsung di Wisma Chandramidi Mempawah, rapat digelar berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ismail mengatakan ada dua jenis perlindungan sosial yang wajib diberikan, yakni BPJS Kesehatan atau Askes dan BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek. Setiap badan usaha, ia menyebut, wajib memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya. Dengan begitu tenaga kerja bisa bekerja dengan tenang dan nyaman. “Dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka para pekerja memiliki perlindungan kesehatan,” ujarnya menerangkan. Ismail menuturkan setiap pekerjaan memiliki tingkat risiko yang berbeda. Namun, ia memastikan semua pekerja mengharapkan keselamatan dalam setiap pekerjaan yang dijalani. Meski begitu, tidak ada yang dapat menjamin setiap pekerja selalu sehat dan selamat dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya. Karena itu, Ismail menyatakan pentingnya antisipasi melalui program BPJS Ketenagakerjaan. “Maka pemberi kerja atau kontraktor yang akan melibatkan para pekerja untuk melaksanakan pekerjaan itu wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan,” katanya menegaskan. Ismail menjelaskan khusus untuk pendaftaran telah tersedia formulir khusus. “Paling lambat 14 hari kerja setelah surat perintah kerja (SPK) diterbitkan. Minimal mendaftarkankan pekerja pada dua program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK),” paparnya melanjutkan. Kepala BPJS Cabang Pontianak, Ade Hendrata, mengungkapkan pemberi kerja yang melanggar ketentuan terkait dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara 8 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. “Hasil dari kegiatan forum kepatuhan yang telah kita laksanakan beberapa waktu lalu di Pontianak memutuskan beberapa hal yang wajib kami sampaikan. Salah satunya menyangkut unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP),” kata Ade menjelaskan. Ade menerangkan ULP adalah pihak yang menawarkan pekerjaan yang nantinya akan melewati proses lelang terbuka dan diikuti perusahaan-perusahaan sesuai kualifikasinya. Karena itu, kata dia, setiap badan usaha yang ingin mengerjakan proyek pemerintah daerah wajib mendaftarkan diri dalam program BPJS Ketenagakerjaan. “Misalnya ada lima perusahaan yang mendaftar ikut lelang suatu pekerjaan proyek, maka semua perusahaan ini wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jika ada yang tidak terdaftar, maka gugur dari proses lelang,” tuturnya. Sebagai bukti telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, Ade meneruska, perusahaan bersangkutan harus dapat menunjukan sertifikat atau kuitansi terakhir yang difotokopi dan telah legalisasi. Atau bisa juga menggunakan bukti setor terakhir dari pihak bank. “Nah, setelah ditentukan perusahaan mana yang menjadi pemenang proyek, maka nilai kontrak pekerjaan akan didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.” Persantasenya, ujar dia nilai proyek antara Rp 0-100 juta sebesar 0,24 persen, nilai Rp 100-400 juta sebesar 0,19 persen, dan seterusnya. “Semakin besar nilai kontrak kerja, maka semakin besar pula persentase untuk BPJS Ketenagakerjaan. Nilai untuk  persentase BPJS Ketenagakerjaan ini sudah di luar dari pajak,” sebutnya. Karena itu, Ade berharap seluruh badan usaha yang akan mengikuti proses lelang proyek di Kabupaten Mempawah mendaftarkan badan usaha di program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu badan usaha bersangkutan dinyatakan memenuhi kualifikasi syarat lelang proyek. “Pendaftaran badan usaha itu dapat melalui Bidang Ketenagakerjaan atau bisa pula melalui online di situs BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya menjelaskan. (Rio)

Tags Terkait

Pemkab Mempawah