[tab:GAMBARAN UMUM]\n

Sekretariat Daerah di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak , Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak.

\n

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

\n[tab:DATA PEGAWAI]\n

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan daerah Kabupaten Mempawah dalam tahun 2014 didukung dengan jumlah aparatur / pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil sebanyak 142 orang, yang dirinci menurut golongan adalah sebagai berikut :

\n

Data 1

\n

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di atas dirinci menurut eselon sebagai berikut :

\n

Data 2

\n

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan pegawai dapat digambarkan sebagai berikut :

\n

Data 3

\n

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan profesionalisme melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

\n[tab:VISI DAN MISI]\n

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah telah ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sebagai berikut :

\n\n
    \n\t
  1. Menjunjung tinggi etika dan kejujuran.
  2. \n\t
  3. Mengutamakan keterbukaan dan rasa saling mempercayai.
  4. \n\t
  5. Menghargai kebersamaan dan rasa persaudaraan.
  6. \n\t
  7. Komitmen atas objektivitas, integritas dan independensi.
  8. \n\t
  9. Menghargai prestasi, kreasi dan inovasi serta kesungguhan dalam bekerja (performance oriented).
  10. \n\t
  11. Melayani publik dengan norma, kesabaran, supel dan luwes serta percaya diri.
  12. \n\t
  13. Memandang realita sebagai evaluasi kerja.
  14. \n\t
  15. Tanggungjawab dan rasa memiliki pada bidang tugas.
  16. \n\t
  17. Keselarasan, Keserasian dan Keseimbangan.
  18. \n
\n

Visi

\nMENJADIKAN SEKRETARIAT DAERAH SEBAGAI PENYELENGGARA ADMINISTRASI DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN KEPEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS \n

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

\n\n
    \n\t
  1. Sekretariat Daerah sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.
  2. \n\t
  3. Sekretariat Daerah sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
  4. \n\t
  5. Sekretariat Daerah sebagai institusi yang bertanggung jawab memfasilitasi untuk mensinergikan aspirasi dan komitmen 3 domain kepemerintahan (Pemerintah, Publik dan Dunia Usaha) dalam perumusan dan implementasi kebijakan manajemen dan pelayanan.
  6. \n
\n

Pernyataan misi mengandung makna yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah.

\n

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah menetapkan misi sebagai berikut :

\n\n
    \n\t
  1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumusan kebijakan pemerintah daerah.
  2. \n\t
  3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaran tugas pemerintah daerah.
  4. \n\t
  5. Meningkatannya kualitas pelayanan prima.
  6. \n
\n

Adapun makna yang terkandung dari Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

\n\n
    \n\t
  1. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris Daerah mengemban tugas dan fungsi dalam hal mengkoordinasikan, memfasilitasi terwujudnya peningkatan kualitas dan kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara pemerintahan daerah otonom menurut azas desentralisasi.
  2. \n\t
  3. Kualitas dan kuantitas dari isi kebijakan yang dibuat berorientasi pada kepentingan 3 domain kepemerintahan (dalam hal ini pemerintah, publik / masyarakat dan dunia usaha).
  4. \n\t
  5. Berlandaskan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah mengemban tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan administrasi pemeritahan daerah dan implementasi kebijakan pemerintah menyangkut bidang pemerintahan, mental spritual.
  6. \n\t
  7. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah mengemban tugas dan fungsi dalam hal memfasilitasi penyelenggaraan bidang ekonomi, organisasi dan sosial.
  8. \n\t
  9. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah mengemban tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan prima di bidang pertanahan, dan mental spritual.
  10. \n\t
  11. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah mengemban tugas dan fungsi dalam hal fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan di bidang organisasi dan adminstrasi, rumah tangga humas dan keprotokolan.
  12. \n
\n[tab:KEBIJAKAN DAN PROGRAM]\n

Sasaran 1 :

\nTerwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Hukum Daerah serta Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum\n

Kebijakan :

\n\n
    \n\t
  1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Produk Hukum Daerah Yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan perundang-undangan Yang lebih Tinggi dan Kepentingan Umum
  2. \n\t
  3. Peningkatan dan Pengembangan SistemJaringan Dokumentasi Hukum
  4. \n
\n

Program :

\n\n
    \n\t
  1. Penataan peraturan perundang-undangan
  2. \n\t
  3. Penegakan Hukum
  4. \n
\n

Sasaran 2 :

\nTerwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum dan HAM\n

Kebijakan :

\n\n
    \n\t
  1. Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Hukum, Dserta Meningkatkan Perlindungan, Kehormatan dan Penegakan HAM Dalam Seluruh Aspek Kehidupan
  2. \n\t
  3. Mendorong Partisipasi Masyarakat di Bidang Hukum dan HAM
  4. \n
\n

Program :

\n\n
    \n\t
  1. Rencana Aksi Nasional HAM
  2. \n
\n

Sasaran 3 :

\nTerwujudnya Pengelolaan dann Pengembangan Usaha Daerah\n

Kebijakan :

\n

Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah

\n

Program :

\n\n
    \n\t
  1. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  2. \n
\n

Sasaran 4 :

\nMeningkatnya Kebijakan Yang Sinergis Antar satuan Kerja\n

Kebijakan :

\n

Mendorong Peran Serta Satuan Kerja Dalam perumusan Kebijakan Ekoonomi

\n

Program :

\n\n
    \n\t
  1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
  2. \n
\n

Sasaran 5 :

\nTerwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil Kebijakan Pemerintah Daerah\n

Kebijakan :

\n

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kebijakan Pemerintah Daerah

\n

Program :

\n\n
    \n\t
  1. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
  2. \n
\n

Sasaran 6 :

\nMeningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah\n

Kebijakan :

\n

Meningkatnya Penerapan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

\n

Program :

\n\n
    \n\t
  1. Perencanaan Pembangunan Daerah.
  2. \n
\n

Sasaran 7 :

\nTerwujudnya Peningkatan Kualitas, Kapabilitas kelembagaan Dan Manajemen Serta Pelayanan Aparatur pemeriuntah Daerah\n

Kebijakan :

\n

Peningkatan Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Daerah

\n

Program :

\n\n
    \n\t
  1. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
  2. \n\t
  3. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakakan
  4. \n\t
  5. Pelayanan kepada Aparatur
  6. \n
\n

Sasaran 8 :

\nMeningkatnya Kepastian Hukum Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pontianak\n

Kebijakan :

\n

Penataan batas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Mempawah

\n

Program :

\n\n
    \n\t
  1. Penataan daerah Otonom Baru
  2. \n
\n

Sasaran 9 :

\nMeningkatnya Tertib Administrasi Pemanfaatan, Penggunaan dan Kepemilikan Tanah\n

Kebijakan :

\n

Meningkatkan pelayanan pertanahan Yang Didukung Sistem Informasi Yang Handal dan transparan

\n

Program :

\n\n
    \n\t
  1. Penataan penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
  2. \n\t
  3. Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
  4. \n\t
  5. Pengembangan sistem Informasi Pertanahan
  6. \n\t
  7. Pembangunan sistem Pendaftaran tanah
  8. \n
\n

Sasaran 10 :

\nMeningkatnya Keimanan dan Ketaqwaan Serta kesadaran Akan Nilai-nilai Agama\n

Kebijakan :

\n\n
    \n\t
  1. Meningkatkan Fungsi Lembaga-lembaga Keagamaan, Memberi Kemudahan Untukl Melaksanakan Ibadah sesuai Dengan Agama dan Kepercayaan Masing-masing, Membangun dan Memelihara Tempat-tempat Ibadah Serta Memberikan kesempatan Yang Luas Kepada Masyarakat Untuk Ikut Berpartisipasi
  2. \n\t
  3. Melindungi Masyarakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Meningkatkan Pelayanan dan rehabilitas Kesejahteraan Sosial
  4. \n
\n

Program :

\n\n
    \n\t
  1. Pengembangan Wawaasan kebangsaan
  2. \n\t
  3. Pembinaan kelembagaan Sosial Keagamaan
  4. \n\t
  5. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
  6. \n\t
  7. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  8. \n
\n

Sasaran 11 :

\nMeningkatkan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan Perkantoran, Rumah Tangga dan Protokol\n

Kebijakan :

\n\n
    \n\t
  1. Mendorong Peningkatan Kualitas di Bidang Barang, Jasa dan Administrasi
  2. \n\t
  3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Efektif dan Efisien
  4. \n\t
  5. Peningkatan Kapabilitas Manajemen Dana Aparatur Intern Setda
  6. \n
\n

Program :

\n\n
    \n\t
  1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. \n\t
  3. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
  4. \n\t
  5. Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah
  6. \n\t
  7. Meningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
  8. \n\t
  9. Pembinaan pemasyarakatan Olah Raga
  10. \n\t
  11. Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
  12. \n\t
  13. Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/arsip daerah
  14. \n
\n

Sasaran 12 :

\nMeningkatnya Kualitas Pelayanan Sistem Pengolahan data\n

Kebijakan :

\n

Pelayanan fasilitasi Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK)

\n

Program :

\n\n
    \n\t
  1. Optiomalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi
  2. \n\t
  3. Penegembangan data/Informasi/Statistik Daerah
  4. \n\t
  5. Pendidikan Kedinasan
  6. \n
\n

Sasaran 13 :

\nMeningkatnya Pelayanan Informasi Publik Tentang Pemerintah daerah Yang Akurat dan Berkualitas\n

Kebijakan :

\n

Meningkatkan pelayanan Publik Tentang Informasi Pemerintah Daerah

\n

Program :

\n\n
    \n\t
  • Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
  • \n\t
  • Peningkatan dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
  • \n\t
  • Kerjasama Informasi dengan Media Massa
  • \n
\n[tab:STRUKTUR ORGANISASI]\n[\n
    \n
      [tab:BAGIAN UMUM]
    \n
\n[tab:BAGIAN PEMERINTAHAN]\n\n[tab:BAGIAN HUMAS]\n\n[tab:BAGIAN PERTANAHAN]\n\n[tab:BAGIAN HUKUM]\n\n[tab:BAGIAN PDE]\n

INFRASTRUKTUR

\nInformation and Communication Technology (ICT)\n

Teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan berbagai sistem aplikasinya. Negara-negara maju hampir seluruh kalangan baik Pemerintah maupun swasta dapat menikmati manfaatnya dengan berkembangan Teknologo Informasi saat ini, bahkan menjadi makmur karenanya. Oleh karena tidak heran dengan teknologi informasi dan komunikasi identik dengan penguasaan ekonomi dunia.

\n

Pada saat ini masih kurang pemerintah Daerah yang dapat mengembangkan jaringan infrastruktur informasi dan komunikasi secara menyeluruh, sekaligus memanfaatkan secara penuh keberadaannya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Mempawah memandang perlu pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi merupakan bagian yang setrategis dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan efektifitas pemerintah, sebagai media pembelajaran bagi masyarakat luas menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan (knowledge based society).