Ismail Jabat Pj. Sekda

  • BY DAVID
  • ON 15 FEBRUARI 2018
http://mempawahkab.go.id/public/uploads/images/posts/mPosts_7702448808_H._Ismail_Berita.jpgMEMPAWAH, HUMAS – Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail, ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah. Pelantikan dilakukan Wakil Bupati Mempawah Gusti Ramlana di Aula Kantor Bupati Mempawah, Selasa (13/2). Penunjukan Ismail sebagai Pj. Sekda guna mengisi kekosongan jabatan sekretaris daerah yang ditinggalkan Mochrizal terkait keikutsertaannya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Mempawah. “Kekosongan jabatan sekda ini karena pejabat sebelumnya mengundurkan diri karena akan maju di Pilkada Mempawah 2018,” kata Gusti Ramlana dalam sambutannya. Ramlana menjelaskan ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyebutkan dalam hal terjadinya kekosongan jabatan, maka akan ditunjuk pejabat pelaksana tugas. Ia menuturkan, ada mekanisme baru dalam proses penetapan penjabat sekretaris daerah. “Sesuai PP Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekda, bahwa penjabat dilantik paling lambat lima hari kerja sejak keputusan pengangkatan penjabat bersangkutan,” tuturnya menjelaskan. Penjabat sekretaris daerah, Ramlana menerangkan, memiliki tugas yang sangat strategis. Yakni membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap perangkat daerah dan pelayanan administratif. Karena itu, Ramlana berharap Ismail selaku penjabat sekretaris daerah dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas penjabat sekretaris daerah dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pada kesempatan itu Ramlana mengatakan Pilkada Mempawah akan memasuki tahapan kampanye. Karena itu, sesuai asas netralitas, seorang aparatur sipil negara tidak boleh berpihak dalam bentuk apapun dan kepada siapapun dalam konteks kepentingan pilkada. Secara khusus ia meminta seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pengawasan kepada ASN di lingkungan kerja masing-masing. Ramlana menegaskan ASN harus menjaga netralitas dan tidak terjebak dalam politik praktis. “ASN harus tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik Pilkada Mempawah 2018,” ucapnya berpesan. Hal lain yang diingatkan Ramlana terkait pelayanan publik. Sebab, ia mengungkapkan, hasil penilaian Ombudsman terhadap kepatuhan standar pelayanan publik di Kabupaten Mempawah masih berada di zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang. “Pada tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Mempawah juga mendapatkan predikat yang sama dari Ombudsman. Maka saya minta agar kinerja pelayanan publik harus lebih ditingkatkan lagi di masa mendatang. Agar kinerja pelayanan publik masuk dalam zona hijau atau predikat tertinggi.” (Rio)

Tags Terkait

Pemkab Mempawah