29 Pejabat Ikut Lelang Jabatan

  • BY DAVID
  • ON 07 DESEMBER 2017
http://mempawahkab.go.id/public/uploads/images/posts/mPosts_3748949018_Berita_Kamis_1.jpgMEMPAWAH, HUMAS – Pemerintah Kabupaten Mempawah kembali menggelar seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka, Rabu (6/12). Diikuti 29 pejabat administrator (eselon III), proses lelang jabatan akan berlangsung hingga 12 Desember mendatang di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah. Para peserta melamar pada 6 jabatan dari 7 jabatan yang dilelang. Yakni Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (4 peserta); Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (6 orang); Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (4 peserta); Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (4 peserta); Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (4 peserta); dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (7 peserta). “Sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memenuhi kuota sehingga pelaksanaan seleksi terbuka ditunda dalam kesempatan berikutnya,” kata Kepala BKPSDM Kabupaten Mempawah, Abdullah, di sela kegiatan. Abdullah menuturkan, lelang jabatan bertujuan mendapatkan pegawai negeri sipil yang profesional dan kompeten. Lelang jabatan, kata dia, juga untuk meningkatkan daya saing sehingga setiap pegawai yang ingin menduduki suatu jabatan dituntut mempunyai kompetensi dan kinerja yang baik. “Lelang jabatan bermaksud mewujudkan iklim kerja yang kondusif dan transparan sehingga mampu meningkatkan motivasi kerja dan pengembangan potensi diri setiap PNS sehingga kinerja unit organisasi meningkat,” Abdullah menambahkan. Wakil Bupati Gusti Ramlana menyebut lelang jabatan sebagai bentuk reformasi birokrasi. Reformasi tersebut, menurut dia, penting dilakukan karena aparatur negara memegang peran vital dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Efektif-tidaknya pemerintahan tergantung baik-buruknya mesin birokrasi. “Reformasi merupakan sebuah momentum yang harus dapat menjawab tantangan kekinian yang kita hadapi, terutama bagi para birokrat,” ujar Ramlana. Menurut Ramlana, reformasi birokrasi dilakukan dengan penataan dan penajaman fungsi lembaga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan begitu, pelayanan dan kepercayaan publik akan membaik. Karena itu, dibutuhkan pembenahan sistem pembinaan jabatan karier pegawai negeri sipil, khususnya dalam pola mutasi jabatan karier yang lebih memperhatikan kebutuhan organisasi. “Karena saat ini belum terdapat keseragaman dalam pola penempatan pejabat dan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek-aspek yang ada pada peraturan,” sebut Ramlana. Untuk mewujudkan PNS yang profesional, Ramlana menyebut perlunya standar kompetensi jabatan. Standar tersebut terdiri atas standar kompetensi teknis dan standar kompetensi manajerial. Menurut dia, para pejabat yang akan menduduki jabatan tinggi pratama harus memenuhi persyaratan, minimal kompetensi manajerial yang telah ditentukan. “Saya mengingatkan peserta agar mengikuti seleksi dengan fokus dan serius. Pahami ruang lingkup tugas pokok dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilamar. Berpikirlah visioner dan inovatif dengan mengedepankan kompetisi yang sehat sesama peserta,” ucapnya berpesan. (Rio) 

Tags Terkait

Pemkab Mempawah